b. TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : a. :8AB I . Gambar. Sekretariat Daerah Provinsi . Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk. 13. 1, April 2017 TINJAUAN LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS Tinjauan Literatur Teori Keagenan Penyerapan anggaran dalam prespektif. Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 1 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu dilakukan penataan. tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten klaten dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati klaten, menimbang : a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu. 4 Lihat pula. 79. daerah yang pada umumnya sudah meng-implementasikan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mulai januari 2017. Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat beberapa perubahan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu; Pertama, Perubahan Pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya diatur dalam. 609. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020. E. Jawa Barat No. 64. 223, Tanjungkarang Pusat, Pengajaran, Kec. (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum. 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat. STATUS PERATURAN. Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan. PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 0 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur PerangkatABSTRAK: a. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan. Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. 14. Perangkat Daerah baik tipe A, tipe B, dan tipe C. go. 15. go. perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; b. Email : [email protected] Daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah: T. %PDF-1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah. Perangkat Daerah Provinsi . 11 Tabel 2. 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH. Dilihat 1782 kali. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG a. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam JabatanPerangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Menimbang : a. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0000549 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman. 8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110 Telp: +62 21 382 3252 / 382 3146 - Fax: +62 21 382 3252 Email: ppid@jakarta. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetapMengacu kepada PP No. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 9. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan. Masalah dan tantangan yang dihadapi di bidang kelembagaan, adalah mengevaluasi dan menata ulang struktur organisasi. a. 15. 190. Gubernur adalah sebutan untuk kepala daerah yang mengepalai sebuah provinsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. 15. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 7. Riau No. Karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki Undang-Undang tersendiri, maka keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan. Peraturan Gubernur Bali. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024; 19. Kantor Satuan Kerja. PERMENDAGRI No. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj Sabrina MSi ketika membuka acara. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Alamat: Jl. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka. (jangka waktu 1 tahun). Sejarah; Visi & Misi; Kondisi Wilayah. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja. Jl. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020-2022 |. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta SURAT EDARAN NOMOR 11/SE/2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan. (2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Halaman ini telah diakses 4092 kali. U. tugas, fungsi dan nomenklatur perangkat daerah; dan c. indikatif. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayananSusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 17 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; 18 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi SumateraPerangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). 13. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, TugasPERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. Perangkat Daerah sendiri bisa diartikan sebagai organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Potensi Investasi;. 5. Peraturan Perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Provinsi. bahwa pengaturan terkait Rencana Strategis. Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi . 0. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan. 6. PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. Pasal 4 (1) Dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja. 1 Renon Denpasar – Bali Telp. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029; 17. ABSTRAK: a. 1. Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota tersebut bersifat Suatu provinsi memiliki pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat pemerintahan provinsi yang terdiri dari gubernur sebagai kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah dan DPRD tingkat provinsi. Bab 2: Asas dan Prinsip. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 525). 7. Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti; c. (2) Bagan Struktur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Konsep : Organisasi Perangkat Daerah Definisi : Dataset berikut merupakan daftar perangkat daerah beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) serta cabang dinas dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi NTB keadaan Juni 2021. ABSTRACT Existence Governance of visible Area see section 18 sentence of UUD RI of Year 1945 expressing (3) Penentuan tipe sekretariat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah. 00. id. ABSTRAK: a. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 8. 0. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023; 1. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. 5. 2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten? 136 JRAT Vol. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. 009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara. . Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Terdiri dari 6 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Isi Dan Uraian Renja Perangkat Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI 1. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 00. - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Agustus 2021. 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2); 11. 5. 6. Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. ABSTRAK: Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tupoksi perangkat daerah serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan makan susunan Perangkat Daerah diatur oleh Perda, maka perlu dilakukan penataan kembali, maka perlu membentuk Perda tentang hal. Target Capaian Pelaksanaan Rencana Strategis 2019-2024. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka reformasi birokrasi di bidang kelembagaan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 7. 01. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: Jalan Pejanggik No. 16 Dec 2022. T. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran. 3. Pasca berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah dilakukan evaluasi kelembagaan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 terhadap 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah yang ada saat ini. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat lokal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan roda pemerintahan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. 27. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan. Diubah dengan : PERGUB Prov. (2) Tipe dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. (2) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi. Dalam menyusun organisasi. Yani, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78112 Telepon: (0561) 736541 WA Pengaduan: 089518510075 Email. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017Catatan Status. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. 01. Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tamba han Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);ABSTRAK: bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan. Undang -Undang Nomor 47 Prp. peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi selatan, menimbang : a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.